Friday, July 18, 2014

Bara & Belati

Seonggok bara membuncah,
Gapai titik api yang mulai beku.
Menyeringai retak, pecah
Bagai cermin dihantam peluru

Aku.....,
Hanya secuil harap dari sisa waktu
Menyayati sembilu berpilu-pilu
Meranggas, terhempas dan mengabu
Waktu telah menikamku bertalu-talu

Lidah api kini menari-nari,
Menusuk ruang dari segala dimensi
Bagai belati meliuk penuh birahi
Menggores asa dari dua sisi

Bara yang beku, dan
Belati yang legam lebam
Meremas kata dan nada
Ada

*Kedaung, 18 Juli ‘14

Thursday, July 17, 2014

Satu-Satunya CInta (Maha Dewi)

video

Satu-Satunya Cinta

katamu kamu cinta kepadaku selamanya
katamu kamu rindu kepadaku selalu
tapi mengapa aku masih ragu

katamu aku ini cinta terakhir kamu
katamu aku ini cinta dalam hidupmu
tapi mengapa aku masih ragu

mungkinkah aku ini menjadi satu-satunya cinta
yang terakhir kamu dan tak akan ada cinta yang kedua
dan ketiga dan cinta lainnya

katamu kamu hilang jika aku pun pergi
katamu kamu musnah jika cintaku punah
tapi mengapa aku masih ragu

katamu kamu cinta kepadaku selamanya
katamu kamu rindu kepadaku selalu
katamu aku ini cinta terakhir kamu
katamu aku ini cinta dalam hidupmu
tapi mengapa aku masih ragu

mungkinkah aku ini menjadi satu-satunya cinta
yang terakhir kamu dan tak akan ada cinta yang kedua
dan ketiga dan cinta lainnya

mungkinkah (mungkinkah) aku ini (aku ini)
menjadi satu-satunya cinta (satu-satunya cinta)
yang terakhir (yang terakhir) kamu dan tak akan ada (tak akan ada)
cinta yang kedua (cinta kedua) dan ketiga (cinta ketiga) dan cinta lainnya

#For sameone in my life

Thursday, July 10, 2014

Belajar dari Pilpres 2014 - Kafil Yamin

ADA yang lebih penting dari kemenangan dalam Pilpres ini, paling tidak bagi saya, yakni anak-anak muda Indonesia terutama, bisa belajar berpartisipasi politik yang baik. Sehingga kehidupan politik Indonesia adalah politik yang bermoral; sehingga generasi muda Indonesia adalah generasi berjiwa besar; bertenggang rasa; punya solideritas yang tinggi; generasi yang bermartabat.
Tadinya saya berharap anak-anak muda Indonesia bisa belajar dari tokoh-tokoh politik yang sekarang manggung. Tapi, melihat kenyataan politik hari ini, harapan itu masih jauh. Apa boleh buat.
Tadinya saya berharap tokoh-tokoh politik yang sekarang manggung itu bisa memberi tauladan; organisasi dan kelompok politik bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Harapan itu juga masih jauh.
Banyak dari generasi muda Indonesia, lebih tertarik pada eforia adu kekuatan, provokasi, hujatan, caci-maki, bukan pada mengembangkan kemampuan nalar, analisis, penilaian yang matang.
Tapi bagaimana generasi muda bisa demikian bila yang mereka lihat adalah politisi dan kelompok politik yang hanya memperlihatkan nafsu berkuasa? Dan untuk itu mengeksploitasi sentimen massa? Sayangnya, emosi kebanyakan kita mudah diekspolitasi, mudah dipermainkan.
Kaum ‘intelektual’, akademisi, lebih menonjolkan kemampuannya dalam mencari kesalahan dan cacat orang lain. Dan para politisi, lebih banyak unjuk kekuatan ketimbang unjuk kebijaksanaan dan kecintaan kepada bangsa. Mereka lebih tampak sebagai anak-anak yang saling menunjukkan ‘siapa saya’, ‘siapa kami’. Sedikit sekali di antara mereka yang bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk membangun dan mengembangkan kepribadian yang luhur.
Contoh-contoh yang saya kemukakan di sini akan terasa memihak, apa boleh buat, karena lebih banyak ditunjukkan oleh salah satu pihak. Pasti ada yang tidak senang.  Tapi perlu saya sampaikan sebagai contoh.
Deklarasi kemenangan oleh Megawati, Jokowi-JK, pada saat suara yang masuk baru 70 persen, dan lembaga penghitungnya bukan lembaga resmi, adalah tindakan kekanak-kanakan. Kita tahu alasannya: Mereka ingin cepat membangun opini publik bahwa merekalah pemenangnya. Ini bukan tindakan dewasa, meski umur mereka lebih dari dewasa. Dan karena itu bukan contoh yang baik bagi siapa pun, terutama bagi generasi muda.  Kenapa mereka tak bersabar menunggu hasil penghitungan KPU?
Mestinya mereka mempertimbangkan emosi massa, keharmonisan hidup masyarakat. Tindakan mereka itu menyulut emosi. Dan itu tindakan yang tidak patut. Bayangkan sekelompok organisasi resmi dan besar, mendasarkan pernyataan resmi kemenangannya pada hasil hitungan cepat tidak resmi.
Dan sungguh naif mereka mengemasnya dengan pidato kemenangan di Tugu Proklamasi.
Segera setelah itu Megawati memperingatkan KPU untuk 'tidak memanipulasi hasil Pilpres.' Peringatan yang bernada menuduh.
Pihak Prabowo-Hatta melakukan hal yang sama sebagai ‘tindakan balasan’, yang juga berdasarkan hitungan cepat tidak resmi. Tanpa tindakan kubu Megawati –Jokowi-JK, bisa dipastikan kubu Prabowo-Hatta tak akan bertindak seperti itu. Tapi apa pun alasannya, kubu Prabowo-Hatta mestinya tidak membalas kesalahan dengan kesalahan.
Slogan kubu Jokowi-JK bahwa “hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita” adalah pendidikan politik buruk bagi masyarakat. Padahal mereka bersaing untuk jadi pemimpin.
Dalam hal ini, kubu Prabowo-Hatta lebih menunjukkan sikap ksatria dan bijaksana “Kami akan menghormati bila rakyat memberikan mandat kepada saudara Jokowi.”
Muda-mudahan, masih ada yang masih bisa ditauladani dan dipelajari dari beberapa orang di antara mereka.
Orang sering mengatakan “politik itu kotor”. Tapi justru karena kotor itulah kita ingin menjadikannya bersih. Dan politik yang bersih itu ada. Sumpah, ada. Dan kita ingin memilikinya.
Media – mudah-mudahan ada yang masih bisa dikecualikan – menambah kekotoran politik itu dengan pemihakan yang sangat telanjang. Tanpa malu. Media mengekspoitasi emosi massa. Dan kebanyakan kita begitu mudah ‘dimakan’ media-media pengobar kebencian itu.
Mudah-mudahan dinding fesbuk saya ini jadi forum sebagian kecil kita untuk mengasah sikap kritis; menyaring informasi; memperkuat kemampuan mengendalikan diri; meningkatkan kepekaan, sehingga tidak gampang jadi objek kepentingan sempit sekelompok orang.
Memang, tidak gampang memelihara kesantunan di tengah ajang caci maki. Tapi bagi yang berniat menjadi pribadi yang sehat, ini tantangan tersendiri. Anda misalnya, berkomentar dengan argumentasi dan bahasa yang baik, tiba-tiba dijawab seseorang hanya dengan satu dua kalimat hujatan pendek: “Hahaha..ngawur!” – tanpa menjelaskan ngawurnya bagaimana.
Maklumi saja, biasanya, penanggap yang hanya menuliskan satu dua kata hujatan itu memang tak bisa berdiksusi. Kalaupun memaksakan diri, kelihatan pikirannya ngawur.
Kita harus jadi masyarakat yang pintar, lebih pintar dari mereka yang terlihat lapar kekuasaan. Bila para politisi, media, ‘intelektual’ sekarang lebih tampak menebar benih-benih konflik sosial; benih-benih kekacauan masyarkat, mungkin kemampuan mereka memang sebatas itu. Tapi kita tak mau jadi sekelas mereka. Kita ingin jadi bangsa yang tak gampang dipecahbelah. Dan untuk itu kita harus jadi masyarakat yang menyandarkan pertimbangan kita pada kedaulatan akal sehat kita sendiri. Untuk inilah kita perlu belajar bersama.
Dan di masyarakat yang baik, pempimpin buruk akan terpental dengan sendirinya. Itu hukum alam. Persoalannya, apakah semua kita punya niat jadi masyarakat yang baik?
Salam kebangsaan.

Sunday, June 22, 2014

PRABOWO Ancaman Para Mafia China

Mengapa PDIP Memaksakan Jokowi Sebagai Capres 2014?


Bismillahirrahmaanirrahiim.
Sebenarnya, mencalonkan Jokowi sebagai Capres untuk 2014 ini sangatlah RISKAN dan mengandung bahaya politik besar. Bahaya bukan hanya buat sosok Jokowi, tapi juga untuk kepentingan warga Jakarta, kepentingan rakyat Indonesia, dan dunia politik itu sendiri.
Secara hitung-hitungan politik, mencapreskan Jokowi bagi PDIP adalah bunuh diri. Mengapa demikian? Karena PDIP akan pecah kongsi dengan Prabowo-Gerindra. Itu sudah otomatis. Kemudian, PDIP akan dimusuhi oleh warga DKI Jakarta yang merasa dikhianati oleh Jokowi. Warga Jakarta yang semula dukung Jokowi (anti Foke) otomatis akan menjadi lawan PDIP. Padahal dalam tradisi politik di Indonesia, kemenangan di Jakarta sangat menentukan, karena ini adalah daerah khusus ibukota.

Di sisi lain, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan capaian positif. Di Solo masih meninggalkan seabreg masalah dan kasus hukum. Di Jakarta, apalagi. Jokowi nyaris baru blusukan kesana kemari, sambil tidak jelas apa hasilnya. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan 
melihat hasil kerja, bukan citraan. Bayangkan, kalau Jokowi kampanye Pilpres, dia akan membuat janji-janji apalagi, wong janji-janjinya saat Pilkada DKI tidak ada yang direalisasikan dengan beres? Nanti dia akan jadi kandidat presiden yang paling banyak dicaci. “Halah ngibul, gombal, banyak omong. Janji segunung, hasil nol besar.” Sangat mungkin, dengan mencapreskan Jokowi, justru suara PDIP akan mengalami kemerosotan hebatcitra PDIP. Mengapa? Karena partai ini dianggap ingin menang sendiri. Saat Jokowi lagi laku-lakunya di media, karena dukungan sponsor Mafia China yang intensif untuk membentuk pencitraan; PDIP mengakuisisi Jokowi. Sebaliknya, di mata semua partai yang punya kandidat capres masing-masing, mereka merasa marah dengan naiknya Jokowi melalui dukungan palsu media. Mereka pasti tidak rela kursi RI-1 jatuh ke tangan capres selain dari kubu mereka sendiri. Nah, di sini PDIP bisa dikeroyok oleh semua kekuatan politik. Kesimpulannya Koalisi untuk mendukung Jokowi hanya kamuflase, penuh dengan kepentingan & Intervensi

Singkat kata, mencalonkan Jokowi sebagai Capres PDIP adalah blunder besar yang telah merusak reputasi partai itu selama 10 tahun terakhir. PDIP yang telah dikesankan oleh rakyat, bukan atas dasar surve dan pooling abal-abal ya, sebagai partai oposisi yang konsisten, sekarang harus ketar-ketir menyelamatkan mukanya. Dan pasti, pencapresan Jokowi itu akan membelah kekuatan PDIP menjadi dua, barisan pro dan kontra. Itu pasti. Meskipun PDIP berusaha mati-matian menyembunyikannya.

Mengapa Megawati tega menikam partainya sendiri demi memuluskan jalan bagi Jokowi untuk nyapres pada 2014?
Kemungkinan itu terjadi karena SANGAT KUATNYA tekanan dari Mafia China ke kubu Megawati. Ada kabar menyebutkan, sebelum pengumuman pencapresan dilakukan, sekitar 75 pengusaha besar China, datang ke Lenteng Agung untuk menekan Mbak Mega. Katanya, mereka sedia siapkan dana 2 triliun untuk pemenangan Jokowi.
Tapi tekanan ini bisa jadi lebih besar dari itu. Ia menyangkut hajat bisnis keluarga Megawati sendiri dan keselamatan posisi politiknya. Kami menduga, jaringan mafia pengusaha China itu menekan Mbak Mega minimal dalam dua poin: (a). Mereka akan melibas binis CPO/produksi minyak sawit yang selama ini deras menafkahi keluarga Megawati, sejak era Mega menjadi Presiden RI 2001-2004 lalu; (b). Mereka mengancam akan buka-bukaan soal data korupsi/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Mega dan keluarga. Dengan tekanan begitu, tentu sangat sulit bagi Mega dan kawan-kawan untuk mendiamkan ajuan mafia China.

Apa rahasia di balik pencapresan Jokowi ini? Masih ada rahasia lain yang lebih “menggiurkan”?
Sebenarnya, para mafia China juga tahu bahwa pencalonan Jokowi sangat berisiko. Risiko terbesar adalah mengundang amarah politik/sosial Umat Islam yang telah dikalahkan dalam Pilkada Jakarta sehingga terpilih Ahok sebagai wakil gubernur. Pencapresan Jokowi jelas akan menaikkan Ahok sebagai Gubernur DKI. Dan kita tahu sendiri, dalam kepemimpinannya Ahok lebih seperti orang stress daripada seorang Wakil Gubernur. Omongan dia lebih mirip ucapan preman Cilitan atau Kampung Rambutan, daripada seorang pejabat birokrasi.

Bagi kalangan mafia China, lebih suka damai-damai saja, ekonomi lancar, kehidupan normal, daripada situasi konflik sosial membara dimana-mana. Loyalitas mereka ke uang. Mereka cuma butuh “tempat aman dan waktu tenang” untuk cari uang. Kalau ada semboyan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”; di mata mafia China semboyan itu diubah jadi: “Dari duit, oleh duit, dan untuk duit.” Ini benar-benar nyata. Duit telah menjadi ILAH yang diibadahi dan diberikan loyalitas sempurna.
Mereka dengan sangat terpaksa memilih Jokowi karena mereka SANGAT KETAKUTAN kepada sosok Prabowo Subianto yang dalam Pilpres 2014 ini diperkirakan akan merajai arena. Konon, tak ada satu pun sosok lain, setelah SBY, yang bisa menandingi Prabowo. Para mafia China sangat takut dengan ide kemandirian, kedaulatan, kerakyatan yang diusung oleh Prabowo. Bagi mereka, membiayai kemenangan Jokowi meskipun harus mengeluarkan uang 10 triliun rupiah, tidak masalah. Asalkan jangan Prabowo yang menang.

Mereka tak peduli Jokowi tak punya prestasi, tak becus ngatur Jakarta, khianat pada kepercayaan rakyat, melanggar janji-janji, dan seterusnya. Mereka tak peduli semua itu. “Persetan dengan prestasi Jokowi!” Begitu kira-kira omongan mereka. Mereka semata-mata hanya TIDAK INGIN MELIHAT NEGARA INDONESIA DIPIMPIN OLEH PRABOWO. Sekalipun sebenarnya yang membawa Jokowi ke Jakarta adalah Prabowo sendiri. Maka dari itu uang miliaran-triliunan siap digelontorkan, untuk mengangkat pamor Jokowi dan hancurkan pamor Prabowo.

Mengapa mereka begitu phobia dengan Prabowo? Mengapa mereka tidak bisa menerima Prabowo, padahal tokoh itu sudah melakukan “operasi plastik politik” sangat ekstrem seperti para selebritis Korea?

Ya alasannya kembali ke filosofi dasar hidup mereka. Kaum mafia China kan terkenal dengan slogan: “Dari duitoleh duituntuk duit.” Dalam konteks ini, mereka jadi sangat paranoid terhadap perubahan sistem pemerintahan yang akan berdampak pada perubahan income dan kekayaan mereka. Di mata mafia China berlaku prinsip semacam ini: “Jangan pernah menunggu harimau akan berubah menjadi kambing. Lebih baik kamu perlakukan semua hewan sebagai harimau.” Ini adalah tingkat kewaspadaan tertinggi dalam penjagaan aset-aset kekayaan. Mereka tak mau ambil risiko dengan menerima kemungkinan perubahan ideologi atau pemikiran seseorang.

Hal yang sama juga berlaku bagi PKS. Meskipun Anis Matta sudah mendatangkan grup penyanyi gereja dari NTT untuk manggung di tengah perhelatan massa mereka di Senayan. Tetap saja, semua itu tak akan mengubah pendirian mafia China terhadap PKS. Sama sekali tak akan mengubah apapun. Dasarnya ya filosofi tadi: “Jangan pernah menunggu harimau akan berubah menjadi kambing…

Filosofi dasar kaum mafia China ini susah berubah, dengan cara apapun, karena ia merupakan kunci eksistensi mereka di perantauan. Hal itu sudah berlaku dalam lintasan sejarah selama ribuan tahun. Ini sudah clear dan sulit berubah. Ia sudah inheren dengan kebudayaan oriental. Kalau berubah, justru eksistensi jadi taruhan. Meminjam kata Nabi SAW: “Pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah ditutup.”
Tak mungkin “operasi kamuflase politik” akan mengelabui mereka. Jangan meremehkan sejarah mereka, ribuan tahun. Maka itu harusnya kalau berpolitik yang LURUS-LURUS saja. Satu muka, satu pendirian, satu integritas. Jangan suka mencla-mencle!

Saturday, June 14, 2014

Prabowo Dimata Sang Ayah

KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO

Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama-sama Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Sebagaimana tradisi dalam riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur siasat untuk mendongkel sang raja, Soeharto. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas sedari awal tahun 1998 dan menjadi bahan spekulasi politik yang semakin panas di kalangan masyarakat. Menurut Sumitro, dalam hal ini Soeharto rupanya telah termakan isu yang diembuskan putra-putrinya—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang semakin buruk dengan Prabowo.

Cerita-cerita miring boleh jadi meluas dengan cepat, sebab diketahui bahwa di luar istana terdapat pula sebarisan perwira tinggi ABRI yang memandang dengan penuh perasaan cemburu terhadap karier Letjen Prabowo yang menanjak dengan pesat. “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun.[1]

Salah satunya yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo ialah Pangab Jenderal Wiranto. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tak menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo. Wiranto di sekitar tanggal 21 Mei 1998 kabarnya mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” Wiranto, masih menurut sumber yang sangat dipercaya pula, konon sempat bertanya lagi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual,” ser¬gah Soeharto, tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.

Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon kepada ayahnya memberitahu bahwa ia akan disingkirkan. “Saya dikhianati,” kata Prabowo. Oleh siapa? “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo.
Prabowo tentu saja sangat kecewa dengan perlakuan keluarga Cendana. Untuk membela diri, Prabowo menulis surat kepada Soeharto. Tapi, justru surat Prabowo itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.
Tanggal 25 Mei 1998: Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrad, dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karier militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri, guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan kala itu Wiranto sempat berkomentar singkat, “Ya, sudah pergi saja ke luar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!”

Menyaksikan tragedi yang menimpa Prabowo, tentu saja sebagai orang tua, Sumitro menganggap itu sebagai cobaan yang berat dalam kehidupan. Tapi, itu tidak lantas membuat keluarga ini harus merasa terpukul apalagi terpuruk. Dengan suara tetap lantang dan tenang Sumitro berkata, “Prabowo mesti tetap tabah dan lebih kuat lagi. Masalahnya bukan ia dipukul, tapi bagaimana ia bisa bertahan. Saya bangga Prabowo tabah. Ujian buat saya dan isteri saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha..ha..ha!”
Kepada Prabowo, Sumitro cuma berujar singkat, “Begini, sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Kedua, jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” kata Sumitro seraya mengingatkan bahwa Sumitro sudah beberapa kali mengalami hal serupa bahkan yang lebih buruk dari itu.

Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.

… Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah?

Tindakan pertama ABRI segera setelah Soeharto lengser ialah berusaha mengungkap kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi. Begitu Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan, banyak pihak memuji langkah tersebut, menilai bahwa ABRI tengah menuju perkembangan yang menggembirakan, karena sudah mulai transparan jika ada anggotanya terlibat dalam perkara besar.[2]
Wiranto lantas seakan-akan hendak memuaskan tuntutan masyarakat dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. DKP kemudian memeriksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Hasilnya, Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya (istilah lain dari diberhentikan dengan hormat) di ABRI. Sedangkan, Muchdi dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998. Tercatat belasan aktivis pro-demokrasi diculik, tiga di antaranya dapat meloloskan diri, yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria.

Namun belakangan terbukti bahwa langkah Wiranto tersebut lebih bermakna politis—kalau tidak boleh dikatakan mengelabui publik—ketimbang kesungguhan institusi ABRI sendiri untuk mengungkap satu per satu kasus yang mengemuka di masyarakat, sebagai cermin kesungguhan ABRI untuk memperbaiki citra buruk dirinya. Kasus orang hilang sampai sekarang tidak terjawab tuntas. Padahal, Prabowo sudah mengakui perbuatannya. Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.[3] Bahkan, Haryanto Taslam kabarnya mengakui bahwa ia masih hidup karena Prabowo yang melepaskan.
Mengapa setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawannya, pengusutan kasus penculikan lantas berhenti. Bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer, sebagaimana keinginan masyarakat luas yang sangat berharap agar kasus ini dapat dituntaskan di mahkamah militer.[4] Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.

Di sini segera terlihat jelas muatan politis (baca: taktik dan tipu daya) dari langkah Wiranto. Pertama, ia berusaha merebut simpati publik dengan cara mengajukan sejumlah oknum Kopassus tadi dan bila perlu tidak segan-segan menjatuhi mereka hukuman.[5] Jadi, jatuhnya vonis hukuman buat anggota Tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik. Tak terhindarkan muncul kesan bahwa ketujuh anggota Kopassus itu menjadi pihak yang dikorbankan. Penilaian ini didasarkan pada logika dalam kemiliteran bahwa tidak mungkin seorang berpangkat mayor dapat mengambil inisiatif sendiri atas suatu operasi.[6]
Kedua, dengan menangani lebih dahulu dan sesegera mungkin kasus penculikan yang melibatkan Prabowo, berarti terbuka luas kesempatan bagi Wiranto untuk menggeser Prabowo. Dan memang kelak, melalui temuan-temuan yang diperoleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Wiranto punya alasan kuat untuk menamatkan karier Prabowo Subianto di milker. Ketika kemudian penyelidikan atas kasus ini seakan- akan terhenti, dengan tanpa melacak lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi guna mencari tabu siapa yang memberi perintah kepada Prabowo, publik segera sadar bahwa pengungkapan kasus penculikan semata-mata mempunyai sasaran tunggal: yakni menggeser Prabowo.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.”

Setelah berhasil menyingkirkan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto kemudian dengan leluasa melakukan konsolidasi (baca: pergeseran-pergeseran personel) di dalam tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai upaya membersihkan tubuh ABRI dari pengaruh Prabowo.[7]Puncak upaya marginalisasi para perwira yang dekat dengan Prabowo ialah dilakukannya mutasi besar-besaran 100 perwira ABRI pada 4 Januari 1999. Dengan demikian, Jenderal Wiranto telah melakukan usaha-usaha serius dan sistematis guna menyingkirkan Prabowo dan kelompoknya, di mana upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sebagai entry point-nya.
“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.” kata Sumitro suatu waktu kepada wartawan.[8] Sumitro mengeluarkan uneg-unegnya karena menyaksikan bahwa isi pemberitaan dari kalangan media cetak dan elektronika sudah termakan black propaganda yang diembuskan oleh pihak tertentu. Kalangan media massa banyak mengembangkan opini dari sumber-sumber yang obyektivitasnya diragukan. Dengan demikian, harapan akan keadilan dan sense of fair treatment masih kurang.

Sumitro mengatakan, dirinya menghargai dan menghormati Prabowo Subianto sebagai ksatria, serta berani mengambil tanggung jawab jika dalam melaksanakan tugasnya ada kesalahan. “Namun, tak boleh lupa, ada atasannya. Bahwa kalau ada penyimpangan di dalam ABRI maka ada dua tingkat atasannya yang harus tahu.”

Ayah Prabowo juga mengemukakan keheranannya mengapa pada tanggal 14 Mei 1998, Pangab Jenderal TNI Wiranto tetap ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II, padahal sudah ada info bahwa bakal ada kerusuhan. Prabowo pun telah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, sehingga berpendapat agar Pangab dan jenderal-jenderal yang menjabat posisi-posisi strategis—seperti Kasad, Danjen Kopassus, dan juga dirinya (Pangkostrad)—agar tidak pergi ke Malang. Prabowo mengatakan apakah tidak sebaiknya ia berada di Jakarta untuk berjaga-jaga membantu Pangdam Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Namun, Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta! Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang, sebab penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima Divisi! Padahal pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti.

Seorang sumber harian Berita Buana[9] menyebutkan bahwa Prabowo berani mengingatkan Wiranto—bahkan konon mengusulkan agar acara di Malang ditunda[10]— karena dirinya mendapat informasi dari Kedutaan AS bahwa akan terjadi gerakan sejuta massa di Jakarta.
Singkat cerita, dalam desain rekayasa itu (kalau memang benar itu ada), Mabes ABRI tetap pada rencana semula: acara di Malang jalan terus! Pangab akan tetap hadir, Pangkostrad hadir juga, KSAD juga turut ke sana. Padahal, dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan di Trisakti, semua pasukan harus siaga satu![11]
Mengenai hal ini, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan ke luar Jakarta. Mengapa hanya Sjafrie yang disisakan di Jakarta dengan jumlah pasukan sedikit? Apakah ini sudah didesain? Bagi Sumitro hal inilah yang harus diusut tuntas guna menyingkap misteri tebal di seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998. [Sumitro menilai sungguh aneh rekomendasi yang dikemukakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar pemerintah mengusut pertemuan berbagai tokoh tanggal 14 Mei 1998 di Makostrad].
Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang membuat rekayasa sehingga dengan sengaja menyebabkan jatuhnya martir pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, yang terbukti sangat berperanan dalam memanaskan gerakan massa?
Pagi hari tanggal 14 Mei 1998, rombongan jenderal melenggang ke Malang. Di saat yang sama kerusuhan sudah meletus di Jakarta! Dan, baru pukul 12.30 rombongan tiba di Jakarta, saat situasi sudah sangat terlambat, sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus! Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu Kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama-sekali, sehingga kerusuhan dengan cepat meluas. Hasil rekayasa siapakah ini?

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi¬bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro…

Presiden transisi B.J. Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, tanggal 15 Februari 1999 mengatakan, bahwa sehari setelah Soeharto tumbang, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie.
Anehnya, keterangan Habibie itu langsung dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto, dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, dalam pernyataannya Habibie menyebutkan bahwa informasi tersebut bersumber dari Wiranto. Mantan Pangdam Jaya Syafrie Sjamsuddin, memastikan bahwa itu bukan pasukan Kostrad, melainkan pasukan Kopassus. Dalam briefing Pangab di Markas Komando Garnisun, 14 Mei 1998, Pangab memerintahkan kepada Pangkostrad Prabowo untuk mengamankan instalasi-instalasi vital. Dankoman (Komandan Korps Marinir) diperintahkan mengamankan konsulat dan kedubes, sedangkan Danjen Kopassus disuruh mengamankan RI-1 dan RI-2. Semua tugas itu di bawah kendali Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.[12]
“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi¬bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro, seraya menambahkan ia tidak tahu apa maksud Habibie melontarkan isu semacam itu. Sumitro menceritakan pula bahwa sewaktu Habibie terpilih untuk memangku jabatan Wakil Presiden RI, Habibie secara khusus datang menemui Sumitro untuk mohon doa restunya agar ia dapat menjalankan tugas yang dipercayakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Sumitro sangat kecewa atas pernyataan-pernyataan Habibie yang selalu mendiskreditkan Prabowo. Sumitro juga membantah isue bahwa Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima ABRI.
“Itu cuma black propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Prabowo. Anda sekarang sudah bisa menduga-duga siapa-siapa orang tersebut. Dan, terutama saya yakin dugaan Anda pasti tepat!” tutur Sumitro.

*) Dicuplik dari buku Aristides Katoppo, dkk., Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Bab 46, dengan judul asli “Soal Prabowo”.

________________________________________
[1] Wawancara Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan The Busi¬ness Times, Singapura, edisi 15-16 Februari 1997.
[2] Simak misalnya komentar pengamat politik dan militer Indonesia Dr. Harold Crouch. Ia menyebut langkah Wiranto itu sebagai suatu tindakan yang luar biasa. Lihat, Merdeka, 16 Juli 1998. Pujian terlalu dini dilontarkan pula oleh Prof. Daniel S. Lev, lihat dalam Merdeka, 21 Juni 1998.
[3] Prabowo berkesaksian bahwa ia tidak mengetahui hal-ihwal penculik 12 orang lainnya yang hingga sekarang masih belum kembali. Dengan demikian, berarti ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang juga turut “bermain” dan hingga sekarang belum terungkap
[4] Dalam jajak pendapat yang diadakan oleh majalah Gatra bersama Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UI, di tiga kota Jakarta, Dili, dan Banda Aceh pada bulan September 1998 terungkap bahwa hampir semua respoden yakni 97,6 persen menginginkan kasus tersebut dilanjutkan ke mahkamah militer. Lihat Gatra, 10 Oktober 1998.
[5] Tujuh anggota Tim Mawar akhirnya dijatuhi hukuman, mereka dipersalahkan karena “mengambil inisiatif sendiri” untuk mengadakan serangkaian tindak penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Demikian dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Tentu saja keterangan ini sungguh aneh dan sama sekali tak boleh dipercaya, mana mungkin dalam tradisi militer seorang berpangkat mayor dapat memimpin suatu operasi tanpa diketahui oleh atasannya? Seorang perwira tinggi ABRI ketika dikonfirmasikan ihwal ini, cuma berkomentar singkat, “Hukukam tersebut harus diterima. Itu memang risiko menjadi tentara!”
[6] Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel H. Harom Widjaja, ide penculikan datang dari Mayor Bambang Kristiono, 38 tahun. Komandan Pleton 42 Kopassus itu menilai aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis radikal sudah mengganggu stabilitas nasional. Mei 1997, Bambang membentuk satuan tugas Tim Mawar. Tim ini, lanjut dakwaan Oditur Militer, beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Bambang lalu memerintahkan anak buahnya untuk “mengamankan” para aktivis yang dicurigai. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond pada 3 Februari 1998. Lihat, Majalah D&R No. 20/XXX/28 Desember 1998.
[7] Para petinggi ABRI, termasuk Jenderal Wiranto, membantah adanya pertikaian elit politik di tubuh tentara, termasuk mengenai pengelompokan-pengelompokan yang membagi tentara, “ABRI Merah Putih” dan “ABRI Hijau”. Namun, isu mengenai adanya persaingan antara kedua kelompok ini bertium semakin santernya di luaran, dan isu itu banyak bersumber dari kalangan dalam ABRI sendiri.
[8] Warta Berita Antara, 26 Nopember 1998.
[9] Berita Buana, edisi 24 Februari 1999
[10] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.
[11] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.
[12] Simak pula surat terbuka Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengenai kejadian antara 12-22 Mei 1998 di Ibu Kota.

Monday, April 7, 2014

Daftar Peringkat PARPOL Terkorup Periode 2009 - 2014

Bismillah

Saudaraku sebangsa dan setanah air, nasib negeri kita tercinta dalam lim tahun kedepan akan ditentukan besok Rabu, 09 April 2014 dalam pemilihan legislatif (pileg) dan selanjutnya kita akan memilih pemimpin negeri ini. Krena begitu pentingnya maka sudah sebaiknya kita renungkan sedalam-dalamnya, kita fikirkan matang-matang, kita pertimbangkan seadil-adilnya baru kemudian kita putuskan kepada siapa suara kita amanahkan? sebagai pertimbangan berikut saya sajikan daftar rangking PARTAI TERKORUP di Indonesia Raya yang kita cintai ini. Postingan ini tidak bermaksud memihak atau mendiskreditkan parpol tertentu namun hanya sebagai bahan evaluasi demi kebaikan Indonesia Raya yang kita cintai. Selanjutnya terserah anda....... Monggooooo


Akun twitter @KPKwatch merilis laporan daftar parpol yang terjerat kasus korupsi sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilu April yang segera digelar.

Dari data yang dihimpun oleh @KPKwatch, seluruh parpol dilaporkan terlibat kasus korupsi. Tercatat peringkat pertama partai terkorup diduduki oleh partai berlambang Banteng yakni PDIP. Disusul urutan kedua oleh Partai Golkar. dan Partai Demokrat menduduki posisi partai terkorup urutan ke tiga. Sementara partai paling sedikit tersangkut kasus korupsi adalah PKS. Partai nomor urut tiga ini menduduki kasus korupsi paling buncit dengan jumlah 4 kasus sepanjang tahun 2009-2014.


Berikut rilis @KPKwatch yang disampaikan pada Rabu, 12 Maret 2014:

1. Pemberantasan korupsi itu tugas kita bersama, sampai akar2nya, jangan tebang pilih. #Rilis2

2. Kami menghargai semua pihak yg telah andil dalam pemberantasan korupsi, termasuk kita semua #Rilis2

3. Berikut kami sampaikan #Rilis2 terbaru KPKwatch dari berbagai sumber dan masukkan berbagai kawan aktifis antikorupsi.

4. Metode yg kami gunakan bukan survei, tapi pengumpulan ril data kasus dari berbagai sumber dan relawan anti korupsi. #Rilis2

5. Tingkat kepercayaan data yg kami dapat 98%, dengan metode ricek kasus, berita media dan sumber website penegak hukum. #Rilis2

6. Sangat mungkin data yg kami miliki masih belum lengkap dan terdapat kesalahan, sehingga kami membuka diri untuk di evaluasi. #Rilis2

7. Silahkan cek data yg kami publis untuk kita evaluasi bersama, jika ada penambahan dan pengurangan, akan kita update segera. #Rilis2

8. Karena bagi kami, data yg update dan benar menjadi tujuan kita bersama. #Rilis2

9. Kami mendapat rekap kasus2 korupsi dalam bentuk PDF, harus kami cek kembali kasus2 itu #Rilis2

10. Ini contoh isi rekap kumpulan kasus korupsi pejabat parlemen #Rilis2


11. Sumber data pembanding yg kami gunakan adalah dari Website POLRI #Rilis2:


12. Kemudian, sumber website Mahkamah Agung. ini data kasus lengkap. bisa ambil data. #Rilis2:


13. Kemudian, sumber website Info Korupsi, ini lengkap sekali #Rilis2:

14. Bisa mencari data dari provinsi sampai daerah di http://Infokorupsi.com  #Rilis2:


15. Kemudian, sumber dari website ICW #Rilis2


16. Kemudian, data nama2 kasus korupsi juga kami dapat di website KPK #Rilis2


17. Dari sumber kasus2 pidana di website kejaksaan sebagai pembanding data kami. #Rilis2


18. Berikut data kasus korupsi PDIP lampiran1 #Rilis2


19. Berikut data kasus korupsi PDIP lampiran2 #Rilis2


20. Berikut data kasus korupsi PDIP lampiran3 #Rilis2


21. Berikut data kasus korupsi Golkar lampiran1 #Rilis2


22. Berikut data kasus korupsi Golkar lampiran2 #Rilis2


23. Berikut data kasus korupsi Demokrat #Rilis2


24. Berikut data kasus korupsi PAN #Rilis2


25. Berikut data kasus korupsi PKB #Rilis2


26. Berikut data kasus korupsi PPP #Rilis2


27. Berikut data kasus korupsi Gerindra #Rilis2


28. Berikut data kasus korupsi Hanura #Rilis2


29. Berikut data kasus korupsi PBB #Rilis2


30. Berikut data kasus korupsi PKPI #Rilis2


31. Berikut data kasus korupsi PKS #Rilis2


32. Berikut data kasus korupsi Dalam grafik jumlah #Rilis2


33. Berikut data kasus korupsi Dalam persen #Rilis2


34. Berikut data kasus korupsi Dalam Persen #Rilis2


35. Berikut data kasus korupsi Dalam Index #Rilis2


36. Demikian data kasus korupsi parpol yang update didata tim kami. mohon masukan untuk data ini agar selalu update

37. Jika ada kesalahan nama atau data kasus, akan segera kami perbaiki, sehingga data ini update sebagai gerakan Lawan Korupsi !.

Sang Langit-Demikian data yang bisa menunjukkan siapakah pemenang korupsi di Indonesia?


Saturday, April 5, 2014

Membongkar Topeng Kepalsuan Joko Widodo


Liputan media bagai tak pernah henti menyiarkan segala aktifitas Jokowi. Berbagai event (kegiatan) terlihat begitu nyata diskenariokan untuk kepentingan peliputan Jokowi dan mendorong popularitasnya hingga ke titik tertinggi. Tidak cukup sampai di situ, 'pasukan khusus' di dunia maya (blog, socmed, artikel - artikel di media online, dan seterusnya) seolah - olah beroperasi 24 jam untuk mengkampanyekan sosok Jokowi. Tugas tambahan 'cyber army' ini adalah membantai/menyerang siapa saja yang memberikan penilaian miring atau mengkritik Jokowi.

Secara umum, popularitas dan eletabilitas Jokowi adalah rangkaian kegiatan Jokowi yang didukung oleh peliputan media yang masif, intensif dan sistematis. Diperkuat dengan komentar -  komentar dari akademisi /pengamat kelompok tertentu yang merupakan bagian dari tim sukses Jokowi. Dalam setiap kegiatan Jokowi tidak lupa dikerahkan tim khusus yang 'memeriahkan dan memberi kontribusi positip' terhadap kegiatan tersebut.

Sebagai gubernur, Jokowi lebih banyak diarahkan untuk membuat program - program yang bersifat populis dengan menyelenggarakan acara - acara pesta, perlombaan, mengundang selebritis kelas dunia, kunjungan - kunjungan langsung ke masyarakat kelas bawah (blusukan),  pemberian sumbangan dalam bentuk uang dan lainnya kepada warga miskin, dan seterusnya.

Semua kegiatan Jokowi tersebut, yang sebagian besar menggunakan uang negara (APBD DKI), lebih banyak ditujukan untuk kepentingan pribadi Jokowi dari pada kepentingan negara, rakyat atau pemerintah DKI Jakarta. Acara seperti Festival Keraton Sedunia, perayaan ulang tahun Kota Jakarta, perayaan tahun baru, dan berbagai festival atau pesta rakyat yang menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta tetapi tujuan utamanya adalah memberikan ruang dan kesempatan bagi Jokowi dan timsesnya untuk melambungkan nama Jokowi melalui liputan - liputan semua jenis media yang sudah dipersiapkan timses Jokowi.

Penciptaan atau rekayasa popularitas Jokowi ini dilakukan oleh sebuah tim konsultan politik yang luar biasa, berbiaya sangat mahal dan bekerja untuk waktu yang cukup lama, terhitung sejak awal persiapan Pilkada DKI Jakarta awal tahun 2012 sampai masa pemilihan presiden Juli 2014.

Pola atau bentuk kampanye terselubung yang dilakukan timses Jokowi ini merupakan karya Stanley Greenberg, Konsultan politik paling terkemuka di dunia yang telah berhasil memenangkan 11 kepala pemerintahan (presiden / perdana menteri), ratusan anggota kongres, senator dan gubernur di Amerika Serikat, serta konsultan pencitraan dan politik untuk berbagai perusahaan multinasional raksasa (British Petroleum, Mosanto dll).
Keterlibatan Stanley 'Stan' Greenberg dalam tim sukses dan tim politik Jokowi tidak dapat dipisahkan dari sosok James Riady, konglomerat pemilik Lippo Grup dan First Media Grup. James Riady dan Stan Greenberg merupakan dua tokoh yang sama - sama sahabat baik mantan presiden AS, Bill Clinton. James Riady dan Stan Greenberg adalah dua tokoh yang sangat berjasa mengantarkan Bill Clinton terpilih sebagai Presiden AS pada pemilihan presiden 1992 dan 1996. Keduanya juga tercatat sebagai anggota organisasi elit, Arkansas Connection.

Arkansas Connection adalah sebuah organisasi non formal yang merujuk pada sebuah kelompok terbatas, umumnya terkait pada daerah asal dan masa lalu Bill Clinton sebagai Jaksa Agung dan Gubernur Arkansas. Kelompok elit yang dijuluki sebagai Arkansas Connection ini adalah kelompok orang yang sangat berkuasa di Partai Demokrat AS dan memiliki akses luar biasa terhadap pemerintahan AS sekarang ini di mana Barrack Obama menjadi Presiden AS. Arkansas Connection merupakan mentor atau pembimbing Obama sejak awal masa pemilihan presiden tahun 2008 sampai terpilihnya kembali Obama pada pilpres 2012. Arkansas Connection diketahui banyak memberikan saran dan nasihat dalam setiap keputusan dan kebijakan Obama sebagai presiden AS.

Hubungan James Riady dan Obama selain ditautkan oleh Arkansas Connetion dan Clinton, juga hubungan historis Obama dengan Indonesia. Ayah tiri dan saudara - saudara tiri Obama adalah warga negara Indonesia. Obama sendiri masa kecil pernah di Indonesia, bahkan pernah bersekolah di SD Menteng, Jakarta Pusat.

James Riady sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo atau kerap dipanggil Jokowi ditenggarai memiliki kepentingan tertentu terhadap Jokowi yang ia dorong agar terpilih menjadi Presiden RI dalam pemilihan 9 Juli 2014 mendatang.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana besar (grand scenario) James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendapatkan bantuan sepenuhnya dari mentornya, Antony Salim. Meski tidak secara langsung atau terbuka, Antony Salim membantu James Riady melalui tangan Chairul Tanjung, proxy (kuasa bisnis) Antony di Bank Mega dan Trans Corporation. Melalui bantuan Antony Salim, ratusan organisasi relawan Jokowi di seluruh Indonesia dibentuk dan dibiayai Chairul Tanjung dan/atau Trans Corp.

Antony Salim adalah putra Liem Sioe Liong atau Sudono Salim (almarhum), taipan terkaya di Indonesia yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Tidak dapat dimungkiri, keberhasilan Grup Salim menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia karena kedekatannya dengan Presiden Soeharto, yang memberikan begitu banyak kemudahan dan konsesi terhadap Sudono Salim/Grup Salim.

Hubungan Presiden Soeharto dan Sudono Salim merenggang ketika Sudono Salim sebagai pemimpin para konglomerat Indonesia yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulia menolak permintaan Soeharto untuk memberikan sumbangan sekitar 2,5% dari laba bersih perusahaan milik para konglomerat yang rencananya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan dan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, dan usaha menengah kaum pribumi Indonesia yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum nonpribumi yang mendominasi sektor ekonomi Indonesia selama puluhan tahun.

Antony Salim adalah mentor atau pembimbing James Riady. Dalam tradisi Cina, Antony Salim adalah "toako" bagi James Riady, sebagaimana ayahnya, Muchtar Riady, mantan Direktur Utama Bank BCA (milik Grup Salim), yang juga direkrut dan dibina Sudono Salim (ayah Antony Salim).

Antony Salim dan James Riady disinyalir sebagai inisiator yang mengumpulkan seluruh konglomerat Cina Indonesia untuk bersatu-padu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI mendatang, dengan mengumpulkan dana bagi pemenangan Jokowi, menyiapkan jaringan media, memanfaatkan jaringan Cina internasional, meminta Stanley Greenberg menyusun strategi pencitraan untuk melambungkan popularitas dan elektabilitas Jokowi, dll

Pertemanan akrab James Riady, konglomerat Indonesia, putra Muchtar Riady (mantan Direktur Utama Bank BCA dan pendiri Grup Lippo) dengan William Jefferson Clinton alias Bill Clinton dimulai dari kunjungan Sudono Salim (ayah Antory Salim) dan Muchtar Riady ke Little Rock City, ibu kota negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, pada tahun 1984.

Kunjungan kedua taipan Indonesia ke Little Rock City pada tahun 1984 itu disebut-sebut bertujuan mencari sebuah bank yang dapat dibeli sebagai wujud rencana perluasan bisnis Grup Salim/Bank BCA di AS. Menurut laporan penyelidikan gabungan Kongres dan Senat AS, alasan yang dikemukakan kedua taipan Indonesia itu sangat absurd dan tidak dapat diterima logika, karena Little Rock City bukan merupakan salah satu kota keuangan atau kota bisnis di AS.

Laporan penyelidikan Kongres dan Senat AS terkait skandal sumbangan haram Grup Lippo untuk tim sukses Presiden Bill Clinton (Lippogate) lebih lanjut menjelaskan alasan sebenarnya dari kedatangan Liem Sioe Liong dan Muchtar Riady ke Little Rock City adalah untuk menjalankan misi khusus, yakni mendekati Bill Clinton yang saat itu sudah disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan atau calon Presiden AS di masa mendatang.

Sebagaimana James Riady, Muchtar Riady disebut terkait erat dengan badan intelijen Cina, sesuai berbagai hasil penyelidikan pihak berwewenang AS yang membongkar sumbangan haram dari Grup Lippo kepada tim sukses Bill Clinton.

Pada tahun 1986, James Riady ditugaskan ayahnya untuk mengelola Worthen Bank di Little Rock City, Arkansas, dengan tugas khusus melakukan pendekatan pribadi kepada Keluarga Clinton.

Bill Clinton adalah Presiden Ke-42 Amerika Serikat. Ia menjabat dua kali masa jabatan periode 20 Januari 1993 hingga 20 Januari 2000. Sebelum terpilih menjadi presiden, Clinton selama sekitar 12 tahun adalah Gubernur Arkansas, yang ke-40 dan ke-42. Istrinya, Hillary Rodham Clinton, adalah senator dari daerah pemilihan New York.

Pada 1976, Clinton terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas dan menjadi gubernur pada negara bagian tersebut pada 1978. Setelah gagal dalam usahanya mempertahankan posisi tersebut, ia berhasil mendapatkannya kembali empat tahun kemudian, 1986, dan terpilih kembali menjadi Gubernur Arkansas sampai tahun 1990. Ia kemudian berhasil mengalahkan Presiden George Bush serta kandidat independen, Ross Perot, pada pemilihan presiden 1992.

Selama 1986-1990 James Riady menjalin hubungan erat dengan Bill dan Hillary Clinton sehingga berhasil menyusup ke jantung kekuasaan Amerika Serikat di Gedung Putih ketika Clinton terpilih menjadi Presiden AS pada tahun 1992 dan terpilih kembali menjadi presiden pada tahun 1996. James Riady terkenal namanya ke seluruh dunia ketika skandal politik sumbangan uang haram ke tim sukses Bill Clinton terbongkar, hanya beberapa saat setelah Bill Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk kedua kalinya (1996). Skandal itu kemudian dikenal dengan nama "Lippogate".

Hasil temuan penyidik pada Lippogate sangat mengejutkan rakyat Amerika Serikat karena terbukti uang haram jutaan dolar AS yang disumbangkan James Riady dan teman-temannya, terutama oleh John Huang (mantan Vice President Bank Lippo di Amerika Serikat), ternyata sebagian besar berasal dari China Resources Corporation (CRC), sebuah perusahaan berbadan hukum Hong Kong yang merupakan perusahaan kedok milik China Military Intelligence (CMI).

Keterlibatan James Riady, Antony Salim, dan para konglomerat Cina Indonesia sebagai otak di balik kemenangan Jokowi Widodo (Jokowi) dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 lalu dimulai saat Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, menyetujui Jokowi diusung PDIP sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menggantikan Mayor Jenderal TNI (Purn) Adang Ruchiatna, yang semula diunggulkan.

Jokowi semula direncanakan maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah bersaing dengan Bibit Waluyo yang kembali diusung Partai Demokrat. Persiapan untuk pencalonan Jokowi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah sudah lama dilakukan, terutama melalui pencitraan-pencitraan Jokowi yang dipublikasikan luas dan masif oleh media-media dan akun-akun di sosial media. Pada tahap awal ini, ada peran besar konglomerat Edward Suryajaya (anak pendiri Astra, konglomerat Indonesia, William Suryajaya), Lukminto (pengusaha pemilik PT Sritex Solo), Imelda Tio (pengusaha properti dan pemilik Paragon/Grup Sun Motor).

Hubungan keluarga antara Edward Suryajaya dengan James Riady mengantarkan nasib Jokowi ke tangan kelompok James Riady. Setelah terjadi perubahan terhadap rencana Jokowi tadi, James Riady mempersiapkan sebuah rencana besar: Jokowi akan diplot sebagai calon presiden setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Tim besar untuk pemenangan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta sekaligus di pemilihan Presiden Indonesia pada Juli 2014 dibentuk.

Tidak tanggung-tanggung, James Riady mengonsolidasikan kekuatan untuk memenangkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pemilihan Presiden 2014. Stanley Benhard Greenberg, teman karibnya di Arkansas Connection, diminta terlibat penuh mendukung Jokowi sebagai Presiden Indonesia.

Pembentukan Jaringan Sosial Media Volunteer (Jasmev) dipimpin Kartika Djoemadi, seorang paktisi "spin doctor" atau pemutar isu di dunia maya. Ribuan tenaga honorer direkrut khusus untuk bertugas menjalankan puluhan ribu akun di sosial media (Facebook, Twitter, dan lain - lain).

Di luar Jasmev yang bekerja 24 jam, dengan tiga sif itu, James Riady dan teman-temannya juga mengonsolidasikan kekuatan jaringan media yang mereka miliki serta menyewa (kontrak) media-media lain untuk membantu pembentukan citra dan elektabilitas Jokowi, mulai dari Pilkada DKI Jakarta sampai Pemilihan Presiden 2014. Semua disusun secara rapi dan canggih sehingga berhasil membentuk opini dan persepsi palsu seolah-olah Jokowi adalah calon pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia.

James Riady dan Antony Salim selaku "mastermind" di balik pencapresan Jokowi ini belum diketahui maksud dan tujuannya. Diduga, mereka ingin menciptakan presiden boneka yang berada di bawah kendali mereka.

Untuk jaringan militer (TNI) dan purnawairawan TNI, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Abdul Mahmud Hendro Priyono, Jenderal Luhut Panjaitan (mantan Menteri Perindustrian dan Dankodiklat TNI AD), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar (mantan Menteri Perhubungan dan Ketum PSSI), dan sejumlah purnawirawan jenderal lain direkrut untuk membantu kemenangan Jokowi.

Untuk pembiayaan rencana mereka memenangkan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Indonesia, semua sumber daya mayoritas konglomerat Cina Indonesia, konglomerat-konglomerat buronan kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI), bantuan dari China Connection dan Arkansas Connection dipadukan untuk menyokong rencana besar itu. Termasuk bantuan dana dari perusahaan besar (konglomerasi) yang sering dikumpulkan, di antaranya melalui pertemuan rahasia sekitar 50 pengusaha besar Cina di Panini Cafe, Setiabudi Building, Jakarta Selatan, pada pertengahan September 2012 lalu.

Sebagai konglomerat Indonesia, pemilik Grup Lippo dan Grup First Media, upaya James Riady menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI bukan hal yang mustahil, bahkan bukan hal yang sulit. Kiprahnya dalam tim sukses Bill Clinton pada pemilihan Presiden AS tahun 1992 dan 1995 serta hubungan khususnya dengan para elite AS menjadi modal besar sangat berguna bagi rencana besarnya menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Rencana mayoritas konglomerat Tionghoa Indonesia yang dikoordinasi oleh James Riady untuk mendudukan Jokowi sebagai Presiden Indonesia bukan tanpa halangan. Perhimpunan Masyarakat Tionghoa Indonesia (INTI) menolak bergabung dengan kelompok James Riady karena mempertimbangkan potensi bahaya besar yang akan terjadi jika Jokowi dipaksakan menjadi presiden: dikhawatirkan mayoritas rakyat Indonesia ketika menyadari konspirasi ini akan marah besar dan berbalik memusuhi kelompok minoritas yang dituding sebagai dalang dari penciptaan Jokowi sebagai presiden boneka. INTI menyadari betapa besar bahaya dari konspirasi politik yang dimainkan mayoritas konglomerat Tionghoa jika rakyat Indonesia pada akhirnya tidak dapat menerima perbuatan kelompok James Riady yang dianggap telah menginjak-injak kedaulatan bangsa Indonesia.

Mereka inilah yang dijuluki Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai penumpang gelap di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012 lalu. Julukan itu dinilai sangat tepat karena mereka mendompleng figur Jokowi, yang merupakan kader PDIP, untuk menggapai tujuan pribadi dan golongan mereka di Indonesia.

 Nama Lippo dan James Riady pertama sekali mendunia disebabkan terbongkarnya kasus sumbangan haram untuk dana kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton pada tahun 1996, tidak lama setelah Clinton dilantik sebagai Presiden AS untuk periode kedua.

Skandal Lippo atau Lippogate berawal pada tahun 1995, ketika Clinton merasa sangat khawatir dengan pemilihan presiden mendatang. Partai Demokrat telah hancur total sesuai hasil pemilihan DPR dan Senat pada pertengahan tahun 1994. Partai Republik berhasil menguasai DPR dan Senat untuk pertama kalinya sejak 1954. Tidak hanya itu, Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius dalam mengembangkan penggalangan dana publik untuk Partai Demokrat dan tim sukses Bill Clinton.

Para pengamat politik bahkan mempertanyakan secara terbuka, apakah Clinton relevan mengikuti debat capres pada musim kampanye pilpres mendatang. Kekalahan di pilpres tahun 1996 tampaknya tak terelakkan lagi bilamana merujuk pada bencana besar partainya yang dialami pada pemilihan anggota DPR dan Senat tahun 1994.

Kinerja buruk pada tahun 1994 yang ditampilkan partai, telah menjadikan Tim konsultan yang telah membawanya ke kemenangan pada tahun 1992 sebagai sasaran kekecewaan dan kambing hitam.

Clinton memutuskan mengambil strategi radikal dalam kampanye pilpres 1996. Untuk mendukung strategi itu, Clinton membutuhkan banyak uang tunai dan ia akan membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar secepatnya.

Gedung Putih sangat serius membahas tentang penggalangan dana untuk mendukung strategi Clinton tersebut. Semua pihak akan dilibatkan dalam penggalangan dana, termasuk  presiden dan istrinya, Hilary Clinton; wakil presiden, dan; seluruh staf mereka.

Namun, Demokrat menghadapi kebuntuan dari mana sumber untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu sangkat singkat. Partai Demokrat tidak lagi menguasai mayoritas Kongres sehingga tidak akan mudah mengumpulkan dana dari kelompok-kelompok kepentingan yang menginginkan akses dan bantuan dalam proses legislasi.

Akhirnya rencana baru dicanangkan. Partai Demokrat akan mengembangkan rencana kreatif untuk memperluas target donatur. Jenis baru dari konstituen yang sebelumnya tidak diperhatikan akan didekati dan dimaksimalkan. Kelompok-kelompok seperti Asia-Amerika dan perusahaan asing yang punya cabang/perwakilan di AS akan digarap. Sumber daya mereka akan mendanai upaya pemilihan kembali Clinton.

Selama 10 bulan, Clinton menghadiri 237 acara pengumpulan dana dan mengumpulkan total US$ 119.200.000! Jumlah ini lebih dari dua kali jumlah pengumpulan dana Presiden Bush yang diselenggarakan pada tahun 1992. Clinton akan berhasil dalam upaya penggalangan dana dan menang pemilihan ulang atas rivalnya dari Partai Republik Robert "Bob" Dole.

Namun ternyata, dalam proses penggalangan dana yang sukses itu, kemudian terbongkar skandal sangat memalukan, yakni Partai Demokrat dan Presiden Bill Clinton  terbukti telah menerima donasi/sumbangan yang berasal dari sumber ilegal. Skandal ini kemudian terkenal ke seluruh dunia dengan nama Lippogate (skandal Lippo).

Terbukti, untuk melaksanakan rencananya menggalang dana kampanye, Clinton meminta bantuan ke sejumlah teman lama dari negara bagian Arkansas, di antaranya adalah James Riady, pemilik Worthen Bank, sebuah bank kecil di Little Rock City, yang telah menjadi teman lama keluarga Clinton.

Perusahaan Riady adalah bagian dari kerajaan dunia bisnis yang beroperasi di bawah nama Grup Lippo. Bisnis Lippo mengkhususkan diri pada sektor perbankan, realestat, energi, dan sejenisnya itu dikendalikan oleh ayahnya, Mochtar Riady, seorang bankir dan konglomerat terkemuka Indonesia.

Salah satu eksekutif yang bekerja pada James Riady bernama John Huang, 51 tahun. John Huang lahir di Cina pada tahun 1945 dan keluarga Huang telah bermigrasi ke Taiwan pada tahun 1949 ketika komunis mengambil alih Cina Daratan. Ayah John Huang adalah seorang jenderal Cina nasionalis. Huang lulus dari Tatung Institute of Technology pada tahun 1967 dan menjabat sebagai letnan di Angkatan Udara Taiwan. Ia pindah ke Amerika pada tahun 1969 dan memperoleh gelar master dalam bisnis dari University of Connecticut. Huang menjadi warga negara AS melalui naturalisasi tahun 1976.

Karir Huang dimulai sebagai trainee di sebuah bank di Washington, DC. Lalu menjadi asisten wakil presiden. Pada tahun 1985, Huang direkrut James Riady sebagai Wakil Dirut Eksekutif Divisi Lippo  di Hong Kong. Setahun kemudian, ia pdiangkat menjadi Presiden dan Chief Operating Officer Bank Lippo di Los Angeles, AS.

Dalam berbagai kesempatan, Huang selalu ingin meningkatkan pengaruh politik dari warga Asia-Amerika. Huang melihat, Asia-Amerika dapat meningkatkan pengaruh Asia-Amerika di tingkat politik lokal, tapi tidak signifikan pengaruhnya dalam politik nasional.

Sebelumnya, dalam kontes presiden tahun 1992, Huang menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang sangat sukses untuk Clinton di California, yang meraih US$ 1,25 juta dari komunitas Asia-Amerika di Los Angeles. Ini adalah pertama kalinya Asia-Amerika sangat aktif dalam politik kontes Presiden AS.

Pada tahun 1994, setelah menerima bonus US$ 879,000, Huang keluar dari Grup Lippo untuk mengisi posisi strategis di Departemen Perdagangan AS. Ia adalah pejabat pemeritah Amerika-Asia yang menduduki posisi tertinggi.

Di Departemen Perdagangan AS, Huang menjabat sebagai deputi menteri untuk kebijakan ekonomi internasional. Dari pekerjaan itu, Huang memiliki akses ke sarana komunikasi kedutaan, laporan intelijen, dan informasi yang digunakan untuk mengembangkan kebijakan perdagangan AS yang bersifat rahasia, termasuk dalam hal mewakili pemerintah AS untuk bernegosiasi, diskusi tentang sanksi perdagangan dan kegiatan dengan pemerintah asing, dan seterusnya.

Pada beberapa kesempatan, Huang dan James Riady sering melakukan pertemuan pribadi dengan Presiden Clinton di Gedung Putih. John Huang diketahui telah mengunjungi Gedung Putih 52 kali.

Kampanye Presiden Tahun 1996
Pada Desember 1995, Huang pindah mengisi posisi eksekutif penggalangan dana pada Komite Nasional Partai Demokrat (DNC). Segera setelah bergabungnya Huang, kontribusi/sumbangan ke DNC meningkat secara luar biasa.

Sebuah perusahaan Korea Selatan yang disebut Cheong Am America, Inc menyumbangkan US$ 250.000. Sebuah acara di sebuah kuil Buddha mengumpulkan US$ 140,000. Sebuah pasangan Indonesia memberikan US$ 425.000 kepada DNC. Pada Juli 1996, dalam acara pengumpulan dana untuk Clinton di Los Angeles, Huang meraih setengah juta dolar AS.

Presiden Clinton berterima kasih secara terbuka dan mengakui kesuksesan John Huang di DNC. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman lama saya, John Huang, untuk menjadi sangat efektif. Terus terang, ia telah menjadi begitu efektif. Saya apresiasi kepada Anda semua agar memberi pujian untuk Huang malam ini," kata Clinton memuji Huang.

Dalam waktu singkat dan tanpa pengalaman substansial di daerah penggalangan dana politik, Huang telah meraih beberapa juta dolar AS.

Demi mendorong popularitas Gubernur DKI Jakarta sampai ke titik tertinggi, segala cara dilakukan oleh Stanley Bernard 'Stan' Greenberg, konsultan politik, pollster, ahli strategi pemenangan pemilu - pilpres nomor wahid di dunia, yang ternyata terbukti selama ini bertindak sebagai 'sutradara atau otak' di balik rekayasa pencitraan dan melambungnya popularitas Jokowi selama dua tahun terakhir.

Dengan berdalih menampilkan hasil penelitiannya, Stan Greenberg, Ketua Korps Demokrat Amerika Serikat (AS), sahabat karib konglomerat Indonesia James Riady yang keduanya juga adalah anggota elit Arkansas Connection, sebuah organisasi yang sangat berpengaruh di AS, berusaha menipu menipu publik Indonesia dengan mempromosikan Jokowi berkedok hasil penelitian lembaga penelitiannya.

Stan Greenberg mengatakan elektabilitas Jokowi medio September 2013 adalah sebesar 68 %, sedangkan PDIP meraih elektabilitas 28 %. Greenberg seolah - olah mendapatkan kesimpulan penelitian, bahwa alasan responden memilih Jokowi adalah karena Jokowi tokoh yang jujur dan dapat dipercaya.

Menurut lembaga survei dan konsultan politik yang dikendalikan Partai Demokrat AS itu, posisi elektabilitas kedua tertinggi setelah Jokowi adalah Prabowo Subianto (PS) 15 % dan Aburizal Bakrie (ARB) 11 %.

Sedang elektablilitas parpol, setelah PDIP, disusul Golkar 18 %, Gerindra dan Demokrat yang sama - sama raih 10%.

Prof Dr Iberamsyah, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti presentasi tersebut beberapa bulan lalu, mengatakan hasil survei tidak terlalu mengagetkan, karena sudah tercermin dari hasil sejumlah lembaga survei selama ini. Ketika itu, posisi Stan Greenberg belum diketahui publik sebagai konsultan politik dan otak rekayasa popularitas dan elektabilitas palsu untuk Jokowi.

“Presentasi pekan lalu, tidak dilaksanakan secara terbuka, karena survey ini merupakan pesanan sebuah lembaga, bukan inisiatif Stan Greenberg,” ujar Iberamsyah pada akhir September 2013 lalu.

Persoalan yang mencuat saat ini adalah keraguan masyarakat luas terhadap seluruh hasil survey, polling atau jajak pendapat bilamana terkait dengan Jokowi. Runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survey yang menilai Jokowi disebabkan oleh fakta bahwa Stan Greenberg sudah diketahui masyarakat luas sebagai dalang dari seluruh rekayasa popularitas dan elektabilitas Jokowi.

Semua hasil survey, polling, jajak pendapat dan penilaian terhadap Jokowi adalah palsu belaka (hasil rekayasa) dan diragukan keabsahannya. Masyarakat menilai, pengumuman hasil survey, polling, jajak pendapat dan lain lain terhadap Jokowi hanyalah merupakan hasil rekayasa (dibuat - buat) untuk menggiring opini dan membentuk persepsi publik seputar kehebatan Jokowi.

Di samping itu, fakta mengenai kinerja Jokowi yang buruk, tercermin dari kegagalan Jokowi menyerap anggaran APBD secara maksimal (hanya 55%, terendah dari seluruh propinsi di Indonesia), mandeknya program - program pembangunan daerah, serta ketidakmampuan Jokowi memenuhi janji - janji kampaye yang diucapkannya pada saat Pilkada tahun 2012 lalu.

Bencana banjir besar di Jakarta dan kemacetan lalu lintas yang semakin parah, menyebabkan penilaian rakyat Jakarta semakin negatip terhadap kinerja Jokowi. Hasilnya, popularitas Jokowi di tengah - tengah masyarakat semakin tenggelam.

Sementara itu Ketua Umum PDIP, melalui tayangan 'Mata Najwa' di Metro TV Rabu (22/1), menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden dan memintanya untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta selama lima tahun penuh.

Sebuah blog Intelijen yang ditulis oleh Senopati Wirang mencoba memberikan bantahan terhadap keterlibatan tokoh Yahudi Kiri Liberal Stanley Bernhad Greenberg dalam merekayasa pembentukan citra palsu, peningkatan popularitas dan elektabilitas Jokowi. Berikut ini tanggapan terhadap argumentasi Senopati Wirang.

Tanggapan pertama mengenai konfirmasi keterlibatan Kantor Greenberg Quinlan Rosner Research yang menurut Senopati Wirang tidak ada catatan atau konfirmasi bahwa kantor konsultan Greenberg itu terlibat, digunakan atau disewa oleh Jokowi atau pun tim Jokowi. Wirang bahkan sampai mencantumkan nomor telpon kantor Greenberg jika ada pihak tertentu ingin menanyakan perihal hal tersebut.

Bagi siapa pun yang membaca penjelasan Wirang itu tentu ada rasa geli di dalam hati. Bagaimana mungkin keterlibatan kantor Greenberg Quinlan Rosner Research dalam merekayasa citra palsu Jokowi akan diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, keterlibatan Greenberg sedapat mungkin dirahasiakan. Kenapa ? Pertama, karena Greenberg dikenal luas sebagai sosok Yahudi kiri liberal. Frase / kata 'Yahudi' saja sudah menimbulkan alergi antipati mayoritas rakyat Indonesia, apalagi paham kiri liberal yang dianut Greenberg, pasti menimbulkan reaksi negatif yang luar biasa dari rakyat Indonesia dan berdampak antipati rakyat terhadap Jokowi, figur yang dibantu Greenberg pencitraan dan kemenangannya.

Sosok Greenberg sebagai konsultan politik yang berhasil mengubah persepsi rakyat Amerika Serikat (AS) dan militer AS, dari yang semula menentang Lesbian, Gay, Transgender dan Biseksual (LGBT) menjadi berbalik mendukung LGBT merupakan tokoh yang dianggap sebagai perusak nilai - nilai agama dan budaya luhur yang menjunjung tinggi kodrat kemanusiaan. Greenberg adalah pahlawan bagi kelompok lesbian, gay, transgender daj biseksual, yang kini mendapat tempat seluas - luasnya di AS dan militer AS.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui sepak terjang Greenberg dalam mengubah persepsi dan perilaku manusia melalui pembentukan opini publik, Greenberg tak ubahnya seperti bahaya laten komunis yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tokoh kiri liberal yahudi ini merusak nilai - nilai agamis pancasilais yang menjadi dasar hidup rakyat dan bangsa Indonesia.

Keterlibatan Stanley Greenberg dalam pencitraan palsu Jokowi adalah bersifat sangat rahasia dan pasti tidak akan diakui secara resmi. Namun, jejak Greenberg dalam setiap pencitraan Jokowi (termasuk Ahok) dapat dibuktikan dengan ketelitian dan kecermatan kita menganalisa metode dan strategi pencitraan yang ditampilkan Jokowi (dan ahok).

Jejak pertama keterlibatan Stanley Greenberg pada rekayasa citra Jokowi adalah keikutsertaan / nominasi Jokowi di seleksi walikota terbaik dunia melalui The Mayors Foundation. Lembaga ini dipilih sebagai salah satu cara mengorbitkan nama Jokowi karena tidak memerlukan persyaratan atau kriteria yang rumit. Siapa saja bisa diajukan sebagai nomine dan siapa saja bisa memberikan suara dukungan (vote) secara online. Lebih mudah Jokowi menang di The Mayors Foundation daripada peserta Indonesian Idol atau acara idol - idolan lain. Cukup dengan mengerahkan ratusan sampai ribuan orang yang dibayar murah untuk berikan suara dukungan / pilihan untuk Jokowi melalui online.

Keikutsertaan Jokowi diseleksi di Mayors Faoundation itu kemudian dieksploitasi habis - habisan oleh media - media nasional dan lokal yang sudah merupakan bagian dari tim pencitraan Jokowi. Tidak ketinggalan media luar negeri yang merupakan jaringan Stan Greenberg atau James Riady cs untuk memberikan apreasiasi, liputan luas dan testimoni - testimoni yang sangat kental kebohongannya.

Jejak kedua dapat dilihat dari aktifitas Jokowi sehari - hari yang lebih banyak ditujukan atau untuk kepentingan pencitraan diri Jokowi dengan liputan media secara masif dan kontiniu. Semua gerak langkah, tingkah laku, perbuatan, dan seterusnya dimuat tanpa henti oleh media. Kegiatan - kegiatan Jokowi ini dikombinasi dengan program - program populis yang dibiayai APBD tapi lebih merupakan program untuk kepentingan pencitraan Jokowi daripada kepentingan umum / rakyat. Mulai dari acara pesta sambut tahun baru, ulang tahun Jakarta, konser Metalica, festival keraton sedunia dan seterusnya hingga kedatangan - kedatangan selebriti dunia yang khusus diundang untuk memberikan bobot pencitraan Jokowi. Persis konsepnya dengan konsep Stan Greenberg ketika mengorbitkan Clinton sebagai capres AS pada tahun 1991 - 1992.

Jejak ketiga adalah pola pembagian tugas antara Jokowi dan Ahok. Jokowi sibuk pencitraan sesuai arahan Stan Greenberg, Ahok diarahkan untuk mengubah nilai - nilai agamis dan Pancasilais menjadi kiri liberal sekuler sesuai dengan tujuan mereka untuk memberikan ruang yang lebih besar di kalangan rakyat Indonesia bagi kelompok non muslim dan sekuler menjadi pemimpin negara. Pernyataan - pernyataan dan kebijakan - kebijakan Ahok yang memancing konflik sosial dan polemik sosial itu dilakukan secara sistematis : mempertentangkan agama dengan konstitusi, menghina Muhammadiyah, melecehkan betawi dan FPI, menempatkan Susan yang murtad sebagai Lurah di Lenteng Agung yang dikenal sebagai basis muslim tradisional dan seterusnya. Tugas khusus Ahok sesuai arahan Greenberg adalah agent of change utk nilai - nilai islam dan pancasila menjadi nilai -nilai sekuler. Ahok tidak perlu pencitraan diri dan mengejar kekuasaan karena jika Jokowi menjadi Presiden RI secara otomatis Ahok akan menjadi Gubernur DKI. Kemenangan bagi kubu James Riady cs yang dibantu penuh Greenberg. Dan kehancuran total untuk rakyat Indonesia.

Jejak keempat Stan Greenberg terlihat dari kunjungan - kunjungan para tokoh menemui Jokowi yang masih merupakan jaringan Greenberg seperti Evan Greenberg yang berkunjung ke Jakarta Juli 2013 lalu mengatasnamakan Ketua Perdagangan AS - Indonesia, lembaga yang sebelumnya tak pernah terdengar. Atau kedatangan Menlu Inggris ke Balaikota DKI temui Jokowi sambil menyelundupkan Duta Besar Israel untuk Singapura dalam rombongannya.

Jejak kelima Stan Greenberg adalah keanggotaannya di Arkansas Connection yang terkait erat dengan James Riady yang juga anggota Arkansas Connection. Paguyuban Arkansas Connection dikenal di AS sebagai sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahaan Obama, dimana Bill dan Hilary Clinton sebagai tokoh utama Arkansas Connection sekaligus penasihat bagi presiden Obama.

Jejak keenam Stan Greenberg terlihat dari keterlibatannya dalam mengkoordinasi dan sinkronisasi jaringan media dalam dan luar negeri untuk pembentukan opini dan citra positif Jokowi dengan menampilkan kehebatan - kehebatan palsu Jokowi dan menutupi semua kelemahan - kelemahan dan kegagalan - kegagalan Jokowi. Penguasaan lebih 80% media massa nasional dan pembentukan kanal - kanal berita khusus Jokowi di Kompas, Detik dan seterusnya itu adalah bagian dari rencana besar Greenberg.

Jejak ketujuh Greenberg dapat dilihat pada atensinya secara pribadi yang besar terhadap sosok Jokowi. Greenberg konsultan politik dan ahli poling nomor satu dunia ini tanpa sungkan mempromosikan Jokowi yang 'hanya' seorang Gubernur Jakarta, ditengah - tengah kesibukannya yang luar biasa menangani ratusan politisi kelas dunia yang menjadi kliennya.

Peran Greenberg itu terlihat jelas ketika tanpa diketahui alasannya, Greenberg tiba - tiba menampilkan 'hasil survey dan penelitiannya' yang dimuat pertama sekali oleh media - media milik James Riady (First Media Grup). Greenberg tercatat sedikitnya tiga kali turun langsung mempromosikan Jokowi sebagai capres terkuat, capres terjujur, dan capres yang paling dapat diterima. Semua publikasi survey dan pendapat Greenberg itu bukanlah sesuatu kebetulan belaka melainkan erat hubungannya dengan posisinya sebagai otak dari tim pencitraan dan konsultan politik Jokowi bersama - sama rekannya sesama anggota kelompok elit Arkansas Connection, James Riady. (Raden Nuh)

Artikel dikutip dari http://newsandfeaturesonindonesia.blogspot.com/2014/03/melacak-jejak-stan-greenberg-james.html?spref=fb&m=1